Tuduhan AS: China Diduga Gelar Uji Nuklir Rahasia

Tuduhan AS: China Diduga Gelar Uji Nuklir Rahasia

paingsoe – Amerika Serikat menuduh China melakukan uji coba nuklir rahasia pada 2020. Tuduhan tersebut disampaikan dalam forum Konferensi Perlucutan Senjata global di Jenewa pada Jumat, 6 Februari 2026. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan strategis antara Washington dan Beijing. Tuduhan itu juga disampaikan sehari setelah berakhirnya Perjanjian New START yang selama ini membatasi penempatan rudal dan hulu ledak nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Pemerintah AS menilai momen ini sangat krusial bagi masa depan pengendalian senjata nuklir global. Washington menegaskan perlunya perjanjian pengendalian senjata baru yang lebih luas. Perjanjian tersebut diharapkan melibatkan China dan Rusia secara bersamaan. Tuduhan ini langsung memicu reaksi keras di forum internasional.

“Baca Juga: Pemilu Cepat Jepang, Kubu PM Takaichi Unggul Telak”

Klaim AS soal Metode Penyembunyian Uji Coba Nuklir

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, Thomas DiNanno, menyatakan bahwa pemerintah AS memiliki informasi mengenai uji coba ledakan nuklir China. Ia mengatakan uji coba tersebut memiliki daya ledak ratusan ton dan dilakukan pada 22 Juni 2020. Menurutnya, militer China berupaya menyembunyikan aktivitas tersebut dengan teknik decoupling. Metode itu diklaim mampu mengurangi efektivitas pemantauan seismik internasional. AS menilai langkah tersebut dilakukan karena Beijing menyadari bahwa uji coba nuklir melanggar komitmen larangan uji coba. Pernyataan DiNanno disampaikan di hadapan delegasi internasional dan dilaporkan oleh Reuters. Tuduhan ini reinforced kekhawatiran AS terhadap transparansi program nuklir China. Washington menyebut tindakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap stabilitas global.

Respons China dan Bantahan atas Tuduhan AS

Pemerintah China tidak secara langsung menanggapi detail tuduhan uji coba nuklir tersebut. Duta Besar China untuk perlucutan senjata, Shen Jian, menegaskan bahwa Beijing selalu bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam isu nuklir. Ia menyatakan bahwa China menolak narasi yang disebutnya sebagai ancaman nuklir palsu. Menurut Shen, Amerika Serikat justru menjadi penyebab memburuknya perlombaan senjata global. China juga menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi pengendalian senjata baru dalam waktu dekat. Beijing berulang kali menekankan bahwa jumlah hulu ledak nuklirnya jauh lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia. China menyebut persenjataan nuklirnya bersifat defensif. Bantahan ini menambah ketegangan diplomatik di tengah forum internasional.

Keraguan Badan CTBT dan Seruan Bukti Kredibel

Kepala badan pengawas Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, Robert Floyd, menyatakan bahwa sistem pemantauan internasional tidak mendeteksi peristiwa yang konsisten dengan uji coba nuklir eksplosif pada waktu yang disebutkan. Ia menegaskan bahwa analisis lanjutan juga tidak mengubah kesimpulan tersebut. Pernyataan ini menimbulkan keraguan atas tuduhan AS. Direktur Asosiasi Pengendalian Senjata, Daryl Kimball, mengatakan bahwa AS harus membawa bukti kredibel ke badan pengatur perjanjian. Ia juga mendorong dialog teknis antara AS, China, dan Rusia. Para diplomat di Jenewa menilai tuduhan tersebut serius dan mengkhawatirkan. Namun, mereka menekankan pentingnya transparansi dan verifikasi internasional.

“Baca Juga: Sony Kembangkan Teknologi Podcast Berbasis AI”

Berakhirnya New START dan Masa Depan Kontrol Senjata Global

Berakhirnya Perjanjian New START 2010 membuat Amerika Serikat dan Rusia untuk pertama kalinya sejak 1972 tanpa batasan yang mengikat atas persenjataan strategis mereka. Presiden AS Donald Trump ingin menggantinya dengan perjanjian baru yang juga mencakup China. Washington menyatakan akan terus memodernisasi kekuatan nuklirnya. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa AS tidak akan berdiam diri menghadapi perluasan senjata Rusia dan China. Rusia menyatakan siap berdialog dengan AS setelah New START berakhir. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut Moskow siap menghadapi skenario apa pun. Para analis menilai kesepakatan baru akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tanpa pengendalian senjata, risiko perlombaan nuklir dan salah perhitungan global dinilai semakin meningkat.