paingsoe – Presiden Donald Trump menyatakan negara-negara anggota Dewan Perdamaian akan mengumumkan komitmen lebih dari USD 5 miliar untuk rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan di Gaza. Nilai tersebut setara sekitar Rp84 triliun. Pengumuman dijadwalkan pada pertemuan resmi pertama dewan pada Kamis, 18 Februari 2026.
“Baca Juga: Israel Setujui Klaim Wilayah Tepi Barat”
Dalam unggahan di Truth Social pada Minggu, 15 Februari 2026, Trump menyebut dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan kembali dan dukungan kemanusiaan. Ia juga menyatakan sejumlah negara telah berkomitmen mengerahkan ribuan personel. Personel tersebut akan bergabung dalam pasukan stabilisasi yang diizinkan PBB dan mendukung kepolisian setempat di Gaza.
Pertemuan Perdana di Institut Perdamaian Donald J. Trump
Pertemuan resmi pertama Dewan Perdamaian akan digelar di Institut Perdamaian Donald J. Trump. Lembaga tersebut baru-baru ini diubah namanya oleh Departemen Luar Negeri AS. Delegasi dari lebih dari 20 negara, termasuk kepala negara, diperkirakan hadir.
Pembentukan dewan didukung resolusi Dewan Keamanan PBB. Inisiatif ini menjadi bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Struktur dewan dirancang untuk mengoordinasikan stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik.
Latar Belakang Gencatan Senjata Israel dan Hamas
Hamas dan Israel menyetujui rencana gencatan senjata tahun lalu. Gencatan senjata resmi berlaku sejak Oktober. Namun, berbagai laporan menyebut pelanggaran masih terjadi di sejumlah titik konflik. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 590 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata dimulai. Angka tersebut menambah kompleksitas situasi keamanan di wilayah tersebut. Upaya rekonstruksi dinilai mendesak di tengah kondisi kemanusiaan yang terus memburuk.
Selain korban jiwa, ribuan warga dilaporkan mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Fasilitas kesehatan di Gaza menghadapi keterbatasan obat-obatan dan tenaga medis. Infrastruktur vital seperti jaringan listrik, air bersih, dan layanan sanitasi juga mengalami kerusakan parah. Organisasi kemanusiaan internasional menyerukan akses bantuan tanpa hambatan. Di sisi lain, proses diplomasi masih menemui jalan buntu karena perbedaan kepentingan kedua pihak. Ketidakpastian ini membuat warga sipil hidup dalam kondisi rentan. Banyak pengamat menilai stabilitas jangka panjang hanya dapat tercapai melalui dialog berkelanjutan, jaminan keamanan, serta komitmen nyata untuk melindungi warga sipil dan memulihkan kehidupan normal di wilayah konflik tersebut.
“Baca Juga: SATSPAM+ IM3 Blokir Scam WhatsApp Call”
Dukungan Regional dan Kehati-hatian Global
Sejumlah negara Timur Tengah telah bergabung dalam dewan tersebut. Di antaranya Turki, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Israel. Negara berkembang seperti Indonesia juga tercatat sebagai anggota.
Sementara itu, beberapa kekuatan global dan sekutu Barat masih bersikap lebih hati-hati. Pemerintah AS menekankan pentingnya stabilisasi yang terkoordinasi dan mendapat legitimasi internasional. Keterlibatan pasukan stabilisasi menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan.
Pertemuan pada 18 Februari dipandang sebagai langkah awal konkret implementasi rencana tersebut. Komitmen dana dan personel akan menjadi indikator keseriusan negara anggota. Perkembangan selanjutnya akan menentukan efektivitas Dewan Perdamaian dalam mendukung pemulihan Gaza.
