paingsoe– Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI dan Polri bertindak tegas terhadap pelaku perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang marak terjadi di beberapa kota. Perintah ini dikeluarkan menyusul meningkatnya kerusuhan dan aksi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir yang berujung pada kekacauan.
Beberapa rumah pejabat menjadi sasaran penjarahan. Di antaranya rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, selebritas Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach. Bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dilaporkan dijarah. Aksi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sekaligus kerugian materiil yang signifikan.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan, “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Langkah tegas aparat diharapkan mampu menekan eskalasi kerusuhan sekaligus melindungi fasilitas publik, rumah warga, dan pusat ekonomi. Pakar keamanan menyebut koordinasi cepat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar situasi dapat segera terkendali.
“Baca juga: Kontroversi di Balik Pengunduran Dirinya Dirjen Aptika Pasca Peretasan Pusat Data Nasional”
Perintah ini juga menandai perhatian serius pemerintah terhadap keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan sosial. Publik diharapkan tetap tenang dan mematuhi hukum, sementara aparat terus memantau dan mengambil langkah preventif untuk mencegah terjadinya penjarahan atau perusakan lebih lanjut.
Prabowo Tegaskan Demo Damai Dihormati dan Kumpulkan Pimpinan Lembaga Negara
Presiden Prabowo Subianto menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai tetap dihormati. Namun, tindakan melanggar hukum dan merusak fasilitas negara tidak ditoleransi.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut, “Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun ada gejala tindakan melawan hukum, bahkan mengarah pada makar dan terorisme.” Ia menekankan agar aspirasi disampaikan secara murni dan damai. “Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Selain itu, Presiden mengundang para pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik ke Istana Negara, Minggu (31/8/2025). Pertemuan ini bertujuan menyikapi kericuhan dan aksi penjarahan yang terjadi di berbagai daerah. Hadir dalam rapat Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta ketua umum partai politik seperti Megawati Soekarnoputri (PDIP), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Edi Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Muhammad Kholid (PKS), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
Diskusi tersebut fokus pada koordinasi langkah pemerintah dan partai politik untuk menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan tertib. Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan partai politik untuk menenangkan kondisi sosial yang memanas.
“Baca juga: Roy Suryo Membahas Mundurnya Semuel Buntut PDNS Diretas dan Perbandingannya dengan Pemecatan Hasyim Asy’ari”
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mengutamakan dialog dan perlindungan hak sipil, sambil tetap menegakkan hukum. Publik diimbau tetap tenang, menyampaikan aspirasi dengan damai, dan mempercayakan aparat keamanan untuk mengendalikan situasi agar tidak meluas menjadi kerusuhan atau tindakan kriminal.
