paingsoe– Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran Perum Bulog sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional. Komitmen ini disampaikan saat penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat posisi Bulog dalam menjaga stok pangan, melindungi petani, serta menjaga daya beli masyarakat.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mendukung langkah tersebut. Ia menyebut Bulog telah membuktikan perannya melalui penyerapan beras dan jagung hasil panen lokal. “Sudah terbukti menjadi penopang ketahanan pangan, saya kira tinggal dilanjutkan, bukan hanya beras, ada jagung juga,” ujarnya. Sudaryono menambahkan bahwa penguatan Bulog juga akan diperluas ke komoditas gula konsumsi yang diproduksi petani tebu dalam negeri.
Dalam RUU APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp 22,7 triliun khusus untuk Bulog. Dana tersebut menjadi bagian dari Rp 164,4 triliun anggaran ketahanan pangan nasional. Alokasi besar ini diharapkan mampu menjaga kestabilan harga pangan strategis sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil panen secara berkelanjutan.
“Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat,” kata Presiden Prabowo. Langkah ini dipandang strategis mengingat tantangan ketahanan pangan global, mulai dari perubahan iklim, gejolak harga internasional, hingga kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Ke depan, Bulog diharapkan tidak hanya fokus pada beras, tetapi juga mengelola komoditas pangan lain secara profesional dan transparan. Dengan dukungan anggaran negara dan sinergi kementerian terkait, Bulog berpotensi memperkuat fondasi ketahanan pangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pasokan pangan yang stabil dan terjangkau.
“Baca Juga : Teknologi Hijau: Masa Depan Konstruksi Ramah Lingkungan RI”
Prabowo Pangkas Aturan Distribusi Pupuk Subsidi dan Siapkan Anggaran 2026
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional melalui reformasi distribusi pupuk subsidi. Sejak awal 2025, pemerintah telah memangkas 145 aturan yang dianggap membuat penyaluran pupuk menjadi rumit dan tidak efisien. Langkah ini terbukti mempercepat distribusi pupuk ke petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
“Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya, produksi beras meningkat,” ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran Rp 46,9 triliun khusus untuk pupuk subsidi. Anggaran ini akan digunakan untuk menyalurkan 9,62 juta ton pupuk bersubsidi kepada petani di seluruh Indonesia. Dengan pasokan yang lebih lancar, diharapkan produksi pertanian, terutama beras, terus meningkat secara berkelanjutan.
Dampak kebijakan tersebut sudah terlihat pada stok cadangan beras pemerintah yang kini mencapai lebih dari 4 juta ton. Selain itu, harga beras di tingkat petani juga terjaga stabil, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani. “Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” tegas Prabowo.
Kebijakan pemangkasan regulasi dan penambahan alokasi anggaran ini menandai arah baru pembangunan pertanian Indonesia. Dengan birokrasi yang lebih sederhana, distribusi pupuk dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan kemandirian pangan nasional sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian di tengah tantangan global.
“Baca Juga : Larasati Nugroho Kecelakaan: Profil & Kondisi Terkini”
